Apa Yang Dimaksud Dengan Politik Pintu Terbuka

Apa Yang Dimaksud Dengan Politik Pintu Terbuka – Politik pintu terbuka merupakan bentuk politik yang telah dipraktikkan di Indonesia sejak lama. Dari sejarahnya, telah dilaksanakan sejak zaman tanam paksa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Jenis politik ini pada saat itu menjelaskan bahwa ada kegiatan ekonomi yang harus dilakukan oleh pihak lain, yaitu pihak swasta, terutama ketika Indonesia masih dijajah. Indonesia adalah satu-satunya pengamat dalam proses tersebut.

Apa Yang Dimaksud Dengan Politik Pintu Terbuka

Yang dimaksud dengan politik pintu terbuka adalah kebijakan politik dimana perekonomian Indonesia terbuka bagi sektor swasta untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Tantangan Teknokratisme Dan Respons Anti Politik Dalam Pembangunan Ikn Nusantara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kebijakan ini memungkinkan Indonesia menjadi pengawas belaka tanpa menerapkan keterlibatan lebih lanjut dalam sistem politik dan pembangunan ekonomi.

Kelompok liberal dan kemanusiaan adalah yang terkuat dalam penolakan mereka. Karena kejadian ini, kelompok kapital liberal yang banyak memenuhi parlemen saat itu meraih kemenangan besar.

Pembentukan sistem politik ini dimulai dengan berakhirnya Perjanjian Sumatera pada tahun 1871, dan dengan perjanjian ini Belanda dapat memperluas kekuasaannya ke wilayah Aceh.

Inggris yang juga merupakan pihak dalam perjanjian tersebut, meminta pembayaran kepada Belanda, yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi liberal di wilayah Hindia Belanda yang pada saat itu meliputi wilayah Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Belanda Di Indonesia

Bukan tanpa alasan, penggunaan politik pintu terbuka hampir mirip dengan sistem ekonomi liberal yang dikemukakan Inggris.

Pemerintah Inggris menginginkan pengusaha asing untuk berinvestasi dengan mudah di Hindia Belanda. Selain itu, Inggris juga ingin menyebarkan ideologi kapitalisme dan liberalismenya ke seluruh dunia.

Akan lebih mudah bagi swasta Inggris untuk berinvestasi di wilayah Jawa yang saat itu merupakan jantung perekonomian Nusantra.

Hal ini tentu menjadi keuntungan, karena Indonesia merupakan sumber rempah-rempah dunia. Koloni Inggris, yang digerakkan oleh Emas, Kemuliaan, dan Injil, tentu saja menginginkan rempah-rempah nusantara.

Infografik: Cara Atasi Kartu E Toll Expired Saat Transaksi Di Gerbang Tol

Dengan adanya kesepakatan dalam politik terbuka ini, para pengusaha yang ingin berinvestasi akan lebih yakin dengan keamanan modal dan usahanya.

Mengetahui bahwa penjajah Belanda tidak mudah tersesat, pemerintah memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menyewa tanah, tetapi tidak membiarkan mereka membelinya.

Dengan demikian, tanah tidak akan mudah jatuh ke tangan asing, khususnya Inggris, yang saat itu merupakan musuh utama Belanda dalam hal kolonialisme dan perdagangan internasional.

Berikut ciri-ciri politik pintu terbuka yang diterapkan oleh Belanda dan Inggris di Indonesia pada masa penjajahan:

Politik Pintu Terbuka Edit

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pihak swasta dan perusahaan asing memiliki kekuasaan penuh atas berbagai kegiatan ekonomi yang berlangsung.

Kegiatan tersebut tidak hanya menyangkut jual beli, tetapi juga mengatur dan melakukan kegiatan ekonomi secara keseluruhan di suatu negara. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam proyek-proyek pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan.

Pelaku ekonomi adalah pihak yang paling diuntungkan oleh swasta karena pemerintah harus memenuhi keinginannya. Inilah cikal bakal globalisasi di Indonesia.

Kebijakan ini awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan perekonomian. Namun, laut lambat memiliki tujuan lain, yaitu memperkaya pengusaha.

Politik Pintu Terbuka

Sewa yang diberikan pihak swasta kepada pemilik tanah atau masyarakat juga rendah, sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan banyak keuntungan.

Dari tujuan awal meningkatkan kesejahteraan rakyat, berubah menjadi pemerasan hingga jatuh miskin. Akhirnya, penerima manfaat juga pemilik modal dan pemilik tanah.

Selain itu, mereka dapat mengontrol perekonomian di wilayah yang luas juga. Dampaknya, tentu saja, kekayaan sektor swasta terus tumbuh dari hasil perkebunan rakyat dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Tentunya seiring dengan besarnya permintaan barang ke luar negeri dan kegiatan ekspor yang dilakukan. Hal ini menguntungkan segelintir orang yang mendominasi perdagangan laut di Nusantara.

Hari Pintu Terbuka Masjid Di Köln

Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak bisa terus-menerus menambah keuntungan dan hasil perkebunan ke daerah jajahan karena merekalah yang mengendalikan arus perekonomian saat itu.

Ciri lain yang terlihat dari kebijakan liberal ini adalah matinya industri kecil milik masyarakat kecil.

Sebagian besar penduduk memilih bekerja di pabrik atau perusahaan swasta kolonial, daripada menjalankan usaha sendiri. Hal ini karena pihak swasta mengendalikan arus perekonomian, sehingga sangat sulit untuk membangun bisnis secara lokal saat ini.

Karena kebijakan itu dilaksanakan secara sepihak, banyak masyarakat lokal yang harus menanggung kerugian yang paling besar. Kebijakan ini berdampak pada masyarakat Indonesia.

Arti Kata Politik Pintu Terbuka Dalam Kamus Istilah Politik. Terjemahan

Dalam politik pintu terbuka, ada 2 undang-undang yang membantu membentuk dan mengatur sistem politik yang berlaku saat itu. Kedua undang-undang ini termasuk Undang-Undang Pertanian dan Undang-Undang Gula

Setelah memenangkan parlemen, kaum liberal di Belanda berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Namun, mereka tetap menginginkan Indonesia menjadi jajahan Belanda.

Materi ini terdengar bagus dan menguntungkan, tetapi selama ini banyak penyimpangan. Bahkan, ada juga pemaksaan terhadap penduduk asli untuk menyewakan tanahnya kepada pihak kolonial.

Undang-undang pertanian ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pintu terbuka yang digagas oleh Belanda. Secara khusus, undang-undang ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Kolonialisme & Imperialisme Barat Di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan hukum ini sangat mulia. Namun pada kenyataannya, itu tidak seideal yang diharapkan

Untuk mendukung pelaksanaan UUD dan politik terbuka, pemerintah Belanda juga memperkenalkan undang-undang baru, yaitu UU Gula atau yang lebih dikenal saat itu sebagai UU Gula.

Undang-undang ini diharapkan dapat membuka pasar bagi produksi dan pengolahan gula untuk mencegah monopoli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dibentuknya undang-undang gula ini adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha dan juga masyarakat adat untuk mengembangkan usahanya.

Perkembangan Kolonialisme Dan Imperialisme Eropa Di Indonesia

Hal ini terjadi karena hampir semua perusahaan gula di Indonesia saat itu dikuasai oleh pemerintah Belanda, sehingga sangat sulit bagi para pengusaha untuk bersaing di sini.

Meski memiliki tujuan yang luhur, kebijakan pintu terbuka ini berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan ini sangat menguntungkan pengusaha asing saat itu.

Berikut dampak penerapan open door policy terhadap masyarakat Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dan pihak swasta

Saat ini, Indonesia tidak lagi menghadapi sistem politik seperti ini, seiring dengan hilangnya kolonialisme oleh pihak kolonial.

Pemerintahan Kolonial Belanda Di Indonesia

Iqbal merupakan anggota Team Indonesia Geography Olympiad (TOGI) dan membawa pulang medali emas di iGeo 2017 Serbia, menjadi ketua tim di iGeo 2018 Quebec, dan menjadi juri di OSN 2019 Manado. Kini Iqbal melanjutkan studinya di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung. Jadi, kebijakan pintu terbuka ini ada setelah pemerintah Hindia Belanda menanamkan sistem kerja paksa pada masyarakat Indonesia.

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan politik pintu terbuka? Apa isi dari kebijakan pintu terbuka? Aneh kan? Yuk simak pembahasan selanjutnya!

Dalam kebijakan pintu terbuka ini, kaum liberal Belanda berpendapat bahwa pihak lain (pihak swasta) harus menangani kegiatan ekonomi di Indonesia.

Hal ini terjadi karena politik batig lock (pencari untung besar) pada tahun 1860 melawan kaum liberal dan juga kemanusiaan.

Jelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Politik Pintu Terbuka?

Perjanjian Sumatera didirikan pada tahun 1871, memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas wilayah mereka ke Aceh.

Sebagai pembayaran, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi Liberal di Indonesia, sehingga pengusaha Inggris bisa berinvestasi di Indonesia.

Sedangkan implementasi dari kebijakan tersebut adalah membuka pintu terbuka Jawa bagi perusahaan swasta. Oleh karena itu, keamanan dan kebebasan para pengusaha terjamin.

Tujuannya, agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Lahan tersebut dimaksudkan untuk disewakan agar hasil panen bisa diekspor ke Eropa.

Politik Pintu Terbuka Dan Politik Etis Di Masa Kolonial

Ada beberapa fitur open door policy yang diterapkan di Indonesia yang perlu Anda ketahui antara lain:

Pemerintah adalah pihak yang tugasnya hanya mengawasi. Artinya, sektor swasta memiliki kekuatan penuh dalam hal mengelola dan mengendalikan perekonomian di suatu negara.

Pemerintah tidak boleh ikut campur dan mengatur serta mempengaruhi pelaku ekonomi khususnya swasta agar dapat menuruti keinginan pemerintah.

Namun, pemerintah juga berhak memberikan rekomendasi jika kondisi ekonomi saat ini bisa berdampak negatif.

Undang Undang Agraria 1870

Pada awalnya, tujuan politik liberal adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi, sayangnya rakyat menjadi korban dan semakin lama menderita semakin banyak.

Oleh karena itu, masyarakat terpaksa harus bisa menyewakan tanahnya untuk digunakan oleh pihak swasta, di mana mereka hanya mendapatkan biaya sewa tanah gratis.

Oleh karena itu, swastalah yang akan mendapatkan keuntungan yang melimpah, dimana mereka akan mendapatkan keuntungan tersebut dari hasil perkebunan di Indonesia.

Belanda otomatis akan menjadi pusat perdagangan karena Indonesia sebagai negara terjajah harus memberikan keuntungan kepada penjajahnya.

Politik Pintu Terbuka: Pengertian, Akibat, Dan Faktor Pendukungnya

Setelah memperoleh hak di parlemen, kaum liberal berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, meskipun masih di jajahan Hindia Belanda.

Keberhasilan ini menempatkan hukum pada kaum liberal. Undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang Agraria tahun 1870.

Undang-undang pertanian itu sendiri dikeluarkan untuk tujuan tertentu. Apa tujuan dari Hukum Agraria? Di bawah ini adalah tujuan:

Pemerintah tidak hanya membuat Undang-Undang Tuan Tanah, tetapi juga memperkenalkan Suiker Wet (UU Gula) pada tahun 1870.

Penularan Covid 19 Di Indonesia Bisa Tembus 11 71 Ribu Akhir April Jika Tak Ada Intervensi Cepat

Selain UU Agraria tahun 1870, pemerintah Belanda juga memberlakukan UU Gula atau dikenal juga dengan UU Gula tahun 1870.

Tujuan dari UU Gula (Suiker Basah) adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha perkebunan gula untuk berkembang.

Karena lahirnya UUD dan UU Gula pada tahun 1870, banyak perusahaan swasta asing yang berniat menanamkan modalnya di Indonesia, baik di perusahaan perkebunan maupun pertambangan.

Kebijakan pintu terbuka ini memiliki implikasi yang berbeda bagi Belanda dan Indonesia. Apa dampak politik pintu terbuka bagi masyarakat Indonesia dan Belanda?

Bantu Jawab Kak Plisss​

Bagaimana dengan diskusi politik pintu terbuka di atas? Mudah dipahami, bukan? Semoga artikel ini dapat mencerahkan dan menginformasikan kepada anda semua.

Oh ya, jangan lupa untuk membagikannya ke semua temanmu! Jadi, teman-teman juga tahu apa itu politik pintu terbuka

Apa yang dimaksud politik luar negeri, pengertian politik pintu terbuka, apa yang dimaksud politik etis, apa yang dimaksud dengan budaya politik, apa yang dimaksud dengan partai politik, apa yang dimaksud budaya politik, latar belakang politik pintu terbuka, politik pintu terbuka mulai dijalankan pemerintah belanda dengan dikeluarkannya, apa yang dimaksud dengan, arti politik pintu terbuka, apa yang dimaksud dengan budaya politik parokial, apa yang dimaksud dengan politik

Leave a Comment