Hindari caleg pelaku korupsi, Partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2014, , harus mempunyai standar pencalonan anggota legislatif yang tegas dan , ketat. Kriteria calon anggota legislatif (caleg) mesti jelas dan bisa , menjadi instrumen yang bisa mencegah calon-calon bermasalah masuk., Calon yang pernah tersangkut masalah korupsi atau pelanggar HAM, , misalnya, tidak boleh masuk daftar. Hal itu penting untuk memastikan , wakil rakyat itu benar-benar bukan orang bermasalah, tetapi figur-figur , yang punya integritas., Tentu saja masing-masing parpol harus punya mekanisme fit and proper , test-nya sendiri. Soal kriteria tidak harus sama bagi semua parpol. , Namun paling tidak, ada hal-hal prinsip yang mesti dipakai semua parpol , dalam menjaring calegnya., Ini penting mengingat survei telah membuktikan bahwa parlemen, baik , di pusat maupun di daerah, adalah lembaga terkorup, demikian ujar Wakil , Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi,, terkait dengan kriteria dalam memilih calon legislatif oleh setiap , partai politik yang akan bersaing dalam pemilu tahun 2014., Standardisasi caleg sangat diperlukan karena partai mesti membuat , kriteria yang jelas dan tegas tentang siapa saja orang yang layak , diusung menjadi caleg partainya. Hal-hal prinsip yang harus dimuat dalam, kriteria caleg salah satunya adalah antikorupsi. Konsekuensinya, caleg , yang punya track record pernah terlilit kasus korupsi tidak , boleh diusung sebagai caleg. Selain antikorupsi, yang harus , dipertimbangkan adalah sikap moral dari bakal caleg. Bila yang , bersangkutan terbukti pernah punya selingkuhan atau berpoligami, , semestinya tidak dapat diusung sebagai caleg., Sementara itu, pelanggar HAM, merupakan satu bagian dari agenda , reformasi yang hingga kini belum tuntas. Pelanggar HAM dalam bentuk apa , pun tak dapat dicalonkan sebagai caleg karena fungsi wakil rakyat salah , satunya adalah melakukan advokasi terhadap pelanggaran- pelanggaran HAM , melalui legislasi. Ironis bila pelanggar HAM mengadvokasi pelanggaran , HAM., pendapat yang menyatakan setuju atau tidaknya serta alasan???





Hindari caleg pelaku korupsi


Partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2014,

harus mempunyai standar pencalonan anggota legislatif yang tegas dan

ketat. Kriteria calon anggota legislatif (caleg) mesti jelas dan bisa

menjadi instrumen yang bisa mencegah calon-calon bermasalah masuk.

Calon yang pernah tersangkut masalah korupsi atau pelanggar HAM,

misalnya, tidak boleh masuk daftar. Hal itu penting untuk memastikan

wakil rakyat itu benar-benar bukan orang bermasalah, tetapi figur-figur

yang punya integritas.

Tentu saja masing-masing parpol harus punya mekanisme fit and proper

test-nya sendiri. Soal kriteria tidak harus sama bagi semua parpol.

Namun paling tidak, ada hal-hal prinsip yang mesti dipakai semua parpol

dalam menjaring calegnya.

Ini penting mengingat survei telah membuktikan bahwa parlemen, baik

di pusat maupun di daerah, adalah lembaga terkorup, demikian ujar Wakil

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi,

terkait dengan kriteria dalam memilih calon legislatif oleh setiap

partai politik yang akan bersaing dalam pemilu tahun 2014.
Standardisasi caleg sangat diperlukan karena partai mesti membuat

kriteria yang jelas dan tegas tentang siapa saja orang yang layak

diusung menjadi caleg partainya. Hal-hal prinsip yang harus dimuat dalam

kriteria caleg salah satunya adalah antikorupsi. Konsekuensinya, caleg

yang punya track record pernah terlilit kasus korupsi tidak

boleh diusung sebagai caleg. Selain antikorupsi, yang harus

dipertimbangkan adalah sikap moral dari bakal caleg. Bila yang

bersangkutan terbukti pernah punya selingkuhan atau berpoligami,

semestinya tidak dapat diusung sebagai caleg.
Sementara itu, pelanggar HAM, merupakan satu bagian dari agenda

reformasi yang hingga kini belum tuntas. Pelanggar HAM dalam bentuk apa

pun tak dapat dicalonkan sebagai caleg karena fungsi wakil rakyat salah

satunya adalah melakukan advokasi terhadap pelanggaran- pelanggaran HAM

melalui legislasi. Ironis bila pelanggar HAM mengadvokasi pelanggaran

HAM.

pendapat yang menyatakan setuju atau tidaknya serta alasan???





Setuju.
alasannya : karena calon legislatif merupakan jabatan penting di pemerintahan yang terdiri dari orang orang pilihan masyarakat yang akan menjadi wakil dari masyarakat itu sendiri. sehingga, baik atau buruknya masyarakat tergantung pada caleg pilihan masyarakat tersebut. Dan menurut saya, hal yang dilakukan seperti menjaring caleg dalam hal korupsi itu, dapat memperbaiki sikap sikap dari anggota pejabat pemerintahan. dan juga, karena caleg merupakan contoh gambaran langsung dimasyarakat yg seharusnya sikap dan perilakunya dapat ditiru.
jika caleg korupsi, rakyat korupsi, bangsa indonesia tidak akan maju.



Leave a Comment