Peraturan Tenaga Kerja Tentang Phk

Peraturan Tenaga Kerja Tentang Phk – Pemerintah dan DPR menurunkan besaran pesangon bagi pekerja yang terkena PHK dalam UU Cipta Kerja dari 32 menjadi hanya 25 upah. ilustrasi. (CNN Indonesia/Sapir Maki).

Hukum Adat Penciptaan Lapangan Kerja (Ciptaker) terus menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya di kalangan karyawan. Salah satu hal yang menarik perhatian karyawan adalah pesangon bagi korban PHK.

Peraturan Tenaga Kerja Tentang Phk

Pasalnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timbal Sirgar, mengatakan pesangon diturunkan maksimal dari gaji 32 bulan menjadi hanya 25 bulan dalam UU Cipta Kerja. karena pemerintah melampaui beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Pp Nomor 35 Tahun 2021

Mengacu pada RUU Cipta Kerja, salah satu pasal yang dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut adalah pasal 4 pasal 156. Pemerintah akan membatalkan pasal-pasal terkait kompensasi hak yang diterima dari pertukaran perumahan. serta pengobatan dan perawatan, yang didefinisikan sebagai 15 persen dari uang pesangon dan/atau dana bonus senioritas bagi mereka yang memenuhi syarat.

Tidak hanya ini. Pemerintah juga mencabut Pasal 163 dan 164 UU Kepegawaian. Padahal, Pasal 2 Pasal 163 menyatakan bahwa karyawan dapat menerima pesangon dua kali lipat dari yang menjadi haknya jika perusahaan memutuskan hubungan kerja (PHK) karena perubahan status, penggabungan atau peleburan, tetapi pengusaha tidak mau mempekerjakan. karyawan di perusahaannya.

Kemudian, Ayat 3 Pasal 164 menjelaskan bahwa pengusaha dapat memecat jika perusahaan tutup bukan karena kerugian selama dua tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa, dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya diterimanya.

“Pasal 4 pasal 156 diubah, tidak ada hak tukar sebesar 15 persen. Pasal 163 dan 164 dihapus. Uang pesangon dikurangi,” kata Timbol.

Phk Karyawan: Pengertian, Jenis, Contoh Surat & Perhitungan Pesangon

Dijelaskannya, nilai pesangon plus hibah dan santunan dalam undang-undang ketenagakerjaan mencapai besaran gaji maksimal 32,2 bulan. Sebagai ilustrasi: mereka yang telah bekerja selama 8 tahun atau lebih dipecat, yaitu berhak atas uang pesangon 9 bulan.

Omong-omong, A dipecat karena merger di perusahaan dan manajemen tidak bisa mempekerjakannya. Dalam hal ini, A berhak menggandakan total uang pesangon yang diterimanya, yaitu 9×2 dari 18 bulan gaji.

Kemudian ditambah dengan bonus bagi karyawan yang telah bekerja selama 24 tahun atau lebih sebesar gaji 10 bulan, yaitu gaji 18 bulan ditambah gaji 10 bulan, dengan total gaji 28 bulan.

Selanjutnya ditambahkan santunan berupa perumahan alternatif dan perawatan dan pengobatan sebesar 15 persen dari uang pesangon atau uang pesangon yang 15 persen dikalikan dengan penghasilan 28 bulan. Alhasil, gajinya menjadi 32,2 bulan.

Dugaan Phk Sepihak, Disnaker Kembali Panggil Pimpinan Bfi Finance Tanjungpinang Untuk Sidang Mediasi Pertama

“Tapi diperuntukan bagi mereka yang sudah bekerja selama 24 tahun. Jadi total pesangon 32, gaji dua bulan, tidak semua orang terima,” tambah Timbol.

Sementara dengan perubahan dan penghapusan beberapa pasal UU Sumber Daya Ketenagakerjaan, Timbol menghitung maksimal pesangon yang bisa dibawa pulang hanya 25 bulan gaji. Itupun sebagian dibiayai oleh pemerintah.

Di sini, pengusaha hanya diwajibkan membayar pesangon maksimal 19 upah. Dan sisa gaji 6 bulan menjadi tanggungan pemerintah.

Uang pesangon dari pemerintah diberikan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas program ini.

Tak Hanya Pekerja, Korban Phk Juga Berhak Dapat Bantuan Subsidi Upah, Ini Caranya… Halaman All

Pertanyaannya, lanjut Timbol, apakah uang yang diberikan kepada korban PHK dalam program JKP itu dihitung dengan cara yang sama seperti dalam undang-undang sebelumnya. Misalnya, A berhak atas uang pesangon selama 25 bulan.

Artinya A menerima pesangon 19 bulan dari perusahaan dan 6 bulan gaji dari pemerintah. Jika gaji A 4,5 juta euro per bulan, berarti pemerintah wajib membayar 27 juta euro.

“Kalau gajinya Rp 4,5 juta, kalau PHK dilakukan dengan program JKP, perhitungannya sama dengan Rp 4,5 juta? Belum tentu, percayalah,” kata Timbal.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mira Sumirat, khawatir pekerja akan dipaksa membayar iuran untuk bisa menerima tunjangan JKP. Jika demikian, beban kerja secara otomatis akan meningkat.

Pdf) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (phk) Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial (studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Banda Aceh

“Kami tidak membayar tambahan pesangon dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak yakin jika pekerja tidak harus membayar iuran, dari mana pemerintah mendapatkan uang?” – kata Mira.

Meera mengaku tidak yakin apakah pemerintah akan terus membayar pesangon kepada pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Toh, jumlahnya tidak sedikit dan bisa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan mengacu pada RUU Cipta Kerja yang Menyeluruh, sumber pendanaan JKP berasal dari modal awal pemerintah, pengembalian iuran Jaminan Nasional dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengungkapkan, modal awal program JKP ditetapkan sebesar Rp6 triliun. Dananya berasal dari APBN.

Perbedaan Uang Pisah Dan Pesangon Yang Wajib Diketahui

Ida mengatakan JKP akan menguntungkan para korban PHK. Karena pemerintah memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat yang terkena PHK.

Selain itu, pemerintah juga memberikan akses lapangan kerja atau penempatan kerja bagi korban PHK. Artinya, korban PHK berpotensi mendapatkan pekerjaan lain.

“Saat masyarakat di-PHK, dibutuhkan akses lapangan kerja di pasar tenaga kerja pemerintah sehingga mudah bagi mereka untuk mencari pekerjaan baru setelah di-PHK,” jelas Ida.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Petra Faisal mengingatkan pemerintah untuk mewajibkan pekerja membayar iuran dalam skema JKP. Jika tidak, dana BPJS Ketenagakerjaan bisa terancam.

Analisis Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia

Menurutnya, untuk membayar iuran program JKP, pegawai harus diberi peringkat. Misalnya, pemerintah hanya membayar untuk beberapa tahun. Setelah itu, karyawan harus mulai membayar iuran ke JKP pada tahun tertentu.

“Perlu juga ditentukan sektor mana yang harus membayar, ada juga subsidi antar sektor. Yang jelas kalau ada donasi, dananya bisa digunakan untuk bergilir dan menerima.

Secara keseluruhan, Petra tidak memungkiri bahwa aturan pesangon sangat menguntungkan pengusaha. Pasalnya, pengusaha kini hanya membayar pesangon maksimal 19 bulan gaji, dibandingkan 32 bulan gaji sebelumnya.

Sedangkan gaji 6 bulan menjadi tanggungan pemerintah melalui skema JKP. Meski bermanfaat bagi pengusaha, Pitra meyakini program pesangon yang baru juga memberikan manfaat bagi karyawan yang telah mengundurkan diri.

Pemutusan Hubungan Kerja: Aturan, Jenis, Hingga Prosedurnya

Uang pesangon paling mahal di Indonesia. Dalam Perpres baru, gajinya dikurangi dari 32 bulan menjadi 25 bulan, tetapi ada tambahan kompensasi dari JKP. Ada jaminan akan dibagikan ke tempat kerja lain, “ucap Piter.

Apalagi, selama ini hanya segelintir pabrik yang bisa membayar pesangon karyawannya sebesar upah 32 bulan. Peluang industri di Indonesia cukup terbatas.

Jadi, ketika ditanya apakah pengurangan jumlah pesangon yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja akan mendorong perusahaan untuk lebih banyak melakukan PHK selama pandemi COVID-19, Petra mengatakan belum tentu demikian.

Memang, banyak perusahaan yang mengalami depresi ekonomi di tengah COVID-19. Akibatnya, mereka harus efisien untuk mengurangi biaya operasional setiap bulan.

Aturan Karyawan Kontrak Menurut Uu Cipta Kerja

Salah satu cara termudah untuk memangkas biaya operasional adalah dengan memberhentikan atau memberhentikan karyawan. Karena itu, gaji akan dikurangi.

“Tapi belum tentu (banyak) PHK karena mahal bagi perusahaan untuk mengeluarkan uang lebih, kalaupun pesangon yang harus dibayar misalnya dikurangi dari gaji 32 bulan menjadi gaji 25 bulan, itu masih mahal, “jelasnya. Dia menembak.

Sementara itu, Peter Abdullah, Ekonom Parbanas Institute, menilai pengurangan pesangon sebenarnya bukan masalah besar. Pasalnya, banyak perusahaan yang tak mampu membayar pesangon hingga 32 bulan gaji.

Hal ini, lanjutnya, justru membuat investor takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika investor khawatir, meningkatkan penciptaan lapangan kerja akan sulit.

Rpp Pkwt, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Phk

“Jadi buat apa janji besar (bagi pekerja untuk menerima pesangon yang besar), tapi (pemerintah) tidak bisa menciptakan lapangan kerja.” Belum lagi uang pesangon, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk mencari pekerjaan,” pungkas Peter. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang sumber daya tenaga kerja.

Mari kita simak rangkuman undang-undang yang mengatur tentang tata cara dan aturan pemecatan karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berada di seluruh Indonesia.

Pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja antara karyawan atau pekerja dengan pengusaha atau perusahaan yang berlangsung selama jangka waktu tertentu.

Lalu apa saja aturan seragam mengenai PHK dan apa saja hak karyawan dan kewajiban pengusaha jika terjadi PHK? Kita akan belajar bersama.

Cerita Berkurangnya Jumlah Pesangon Phk Di Ruu Cipta Kerja

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang pengganti serta ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya diterima.

Pesangon adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh majikan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja.

Penghargaan senioritas adalah sejumlah uang yang diberikan oleh majikan kepada seorang karyawan sebagai tanda penghargaan atas karyawan yang menyelesaikan masa kerja tertentu.

Kompensasi finansial adalah kompensasi hak-hak karyawan dalam bentuk uang sesuai dengan aturan kontrak kerja, hukum kerja bersama (PKB) atau instruksi pabrik (PP). Misalnya: hak liburan, fasilitas tertentu dan sebagainya.

Fgd Bank Indonesia

Perusahaan menutup atau memberhentikan pekerja bukan karena kerugian atau karena alasan yang baik, seperti pertimbangan efisiensi, untuk melakukan PHK massal

Perhitungan pesangon diatur tersendiri oleh perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja, biasanya penerapannya diatur dalam aturan lain, seperti: kontrak kerja (PK), perjanjian kerja bersama (PKB) atau peraturan perusahaan (PP).

Menurut Bagian 3 dari Pasal 156 Undang-Undang Sumber Daya Tenaga Kerja, jumlah kompensasi untuk layanan berikut dibandingkan dengan masa kerja:

Menurut Bagian 2 Pasal 156 Undang-Undang Sumber Daya Ketenagakerjaan, jumlah uang pesangon, yang berhak diterima oleh orang tersebut, dibandingkan dengan masa kerja karyawan:

Pemkot Blitar Lindungi Hak Pekerja Yang Terkena Phk Melalui Sosialisasi Program Jkp

Pemberhentian hanya dapat terjadi atas dasar penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial setelah perundingan bilateral dan tripartit (mediasi) berdasarkan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Jika pemotongan upah diberikan sebagai sanksi karena karyawan harus mendaftar untuk bekerja di tempat lain, langkah-langkah berikut dapat diambil:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mencabut beberapa peraturan yang sebelumnya ada di Indonesia, yaitu:

Ini adalah artikel tentang peraturan standar pemecatan karyawan dari , jika Anda memiliki komentar atau saran

Pemutusan Hubungan Kerja (hak Pekerja Yang Di Phk)

Peraturan upah tenaga kerja, peraturan depnaker tentang phk, peraturan tenaga kerja asing, peraturan ketenagakerjaan tentang phk, uu tenaga kerja tentang phk, undang undang tenaga kerja tentang phk, peraturan tenaga kerja kontrak, peraturan tenaga kerja, peraturan tenaga kerja terbaru, peraturan tentang tenaga kerja, peraturan pemerintah tentang phk, peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Leave a Comment