Phk Dalam Uu Cipta Kerja

Phk Dalam Uu Cipta Kerja – Besaran pesangon kini telah diatur secara formal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Masa Kerja, Outsourcing, Jam Kerja, Masa Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan salah satu turunan dari UU Cipta Kerja.

Besaran pesangon ini merupakan salah satu kelebihan dan kekurangan berbagai golongan pekerja/buruh dalam UU Cipta Kerja karena berbagai ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2003 mengurangi besaran pesangon. pekerjaan.

Phk Dalam Uu Cipta Kerja

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, turunan dari nomor DP. Pemutusan hubungan kerja:

Berikut Alasan Alasan Phk Yang Diperbolehkan Dan Tidak Diperbolehkan Dalam Undang Undang

Porsi upah yang digunakan untuk menghitung pesangon dan pembayaran jasa meliputi upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.

Jika gaji pekerja/buruh dihitung berdasarkan unit produksi, maka gaji bulanan sama dengan pendapatan rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Jika kurang dari upah minimum, maka upah yang diperhitungkan dalam pembayaran pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah tempat tinggal perusahaan.

1. Karyawan/karyawan berhak untuk:

Jika perusahaan diakuisisi yang mengakibatkan perubahan kondisi kerja dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, karyawan berhak untuk:

Isi Uu Omnibus Law Cipta Kerja Pdf: Link Download Usai Disahkan Dpr

4. Keputusan penutupan perusahaan karena kerugian perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka karyawan/karyawan berhak:

6. Pekerja/karyawan berhak:

8. Pemberhentian atas permohonan resolusi kepegawaian yang diajukan oleh pegawai/karyawan karena perbuatan pengusaha sebagai berikut:

Pekerja/karyawan hanya berhak:

Kapan Aturan Pesangon Uu Cipta Kerja Diberlakukan? Ini Kata Pengacara Industrial

9. Apabila pemutusan kontrak kerja karena pelanggaran kontrak kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan berturut-turut telah diterima surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, berhak untuk:

11. Jika pekerja/karyawan diberhentikan karena lima (lima) kali atau lebih absen berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis dengan bukti yang sah, dan telah diberikan dua (dua) kali pemberitahuan tertulis biasa oleh pemberi kerja, pekerja/karyawan berhak:

12. Jika karyawan diberhentikan karena pelanggaran darurat kontrak kerja, aturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, karyawan berhak untuk:

Jika pekerja/karyawan ditahan oleh pihak berwenang karena dicurigai melakukan tindak pidana, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan kepada tanggungan pekerja hal-hal sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Bantuan diberikan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak hari pertama karyawan ditahan oleh pihak berwenang.

Jika seorang karyawan divonis oleh pengadilan dalam waktu 6 (6) bulan atau sebelum 6 (6) bulan dan ditahan karena dicurigai melakukan tindak pidana yang merugikan perusahaan, perusahaan berhak memberhentikan karyawan tersebut dan karyawan tersebut berhak:

Jika sebelum enam (enam) bulan atau enam (enam) bulan sebelum karyawan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan ditahan tanpa merugikan perusahaan, perusahaan berhak untuk memberhentikan dan karyawan berhak untuk:

14. Pemberi kerja dapat memberhentikan staf atau karyawan yang mengajukan pemutusan hubungan kerja karena sakit jangka panjang atau cacat karena cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak dapat melakukan pekerjaan di luar batas 12 (dua belas) bulan, dan karyawan berhak untuk:

Analisis Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia

16. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena kematian pekerja/karyawan, ahli waris akan menerima jumlah yang dihitung dengan cara yang sama:

Pengusaha mengikutsertakan pekerja/pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, dan iuran yang dibayarkan oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban imbalan dan gratifikasi pemberi kerja. Seperti pesangon untuk PHK. Jika manfaat program pensiun dihitung lebih sedikit, selisihnya ditanggung oleh pengusaha.

Pelaku Usaha Kecil dan Mikro wajib membayar uang pesangon, uang pesangon, uang santunan hak dan/atau uang pesangon kepada karyawan yang diberhentikan sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam perjanjian pelaku usaha kecil dan mikro, serta bekerja sama dengan pemerintah pekerja/buruh dan China. akan diatur dengan “Penciptaan Lapangan Kerja”. Besaran santunan bagi pekerja yang terkena PHK dalam UU tersebut dikurangi dari 32 gaji menjadi hanya 25 gaji. pameran. (CNN Indonesia/Sapphire Makki).

UU Cipta Kerja Komprehensif (Ciptaker) terus menjadi perbincangan di masyarakat, terutama di kalangan pekerja. Salah satu yang menjadi perhatian buruh adalah santunan bagi korban PHK.

Mengapa Uu Omnibus Law Cipta Kerja (uu Ol Ck) Berpotensi Merugikan Pekerja?

Pasalnya, Timboel Siregar, sekretaris jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), mengatakan dalam UU Cipta Kerja Menyeluruh, pesangon dikurangi maksimal dari gaji 32 bulan menjadi gaji hanya 25 bulan. Pasalnya, pemerintah menghapus beberapa ketentuan sumber daya manusia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Mengutip RUU Komprehensif tentang Penciptaan Lapangan Kerja, salah satu poin utama perubahan undang-undang tersebut adalah Pasal 156(4). Pemerintah telah menghapus poin-poin yang terkait dengan penggantian perumahan dan kompensasi hak untuk perawatan dan perawatan. Tetapkan 15% uang pesangon dan/atau insentif uang masa kerja bagi mereka yang memenuhi syarat.

Tidak hanya. Pemerintah juga telah mencabut pasal 163 dan 164 UU Sumber Daya Manusia. Padahal, Pasal 163(2) mengatur bahwa jika perusahaan memutuskan hubungan kerja (PHK) karena perubahan status, penggabungan atau peleburan, tetapi pengusaha tidak mau menerima pekerja, pekerja dapat menerima dua kali lipat uang pesangon. di perusahaannya.

Pasal 164(3) kemudian menjelaskan bahwa jika perusahaan tutup selama dua tahun berturut-turut karena kehilangan uang atau karena keadaan yang tidak dapat dihindari, pengusaha dapat memberhentikan karyawan, dengan ketentuan bahwa karyawan berhak menggandakan uang pesangon yang menjadi haknya.

Ada Pasal Yang Berubah, Aturan Pesangon Dalam Uu Cipta Kerja Untungkan Pekerja & Pengusaha

“Poin pasal 156 ayat 4 berubah, tidak ada penggantian 15 persen. Pasal 163 dan 164 dicabut. Uang pesangon dikurangi,” kata Timboel.

Dijelaskannya, nilai pesangon plus insentif dan santunan dalam UU Ketenagakerjaan bisa sampai 32,2 bulan upah. Misalnya, pemberhentian A yang telah bekerja selama 8 tahun atau lebih berarti ia berhak atas uang pesangon 9 bulan.

Omong-omong, A dipecat karena perusahaannya merger dan manajemen tidak lagi menerima pekerjaannya. Dalam hal ini, A berhak menggandakan total uang pesangon yang diterimanya, yaitu 9×2 menjadi gaji 18 bulan.

Ditambah bonus upah 10 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 24 tahun, yaitu upah 18 bulan ditambah upah harian 10 bulan, dengan total upah 28 bulan.

Tinjauan Yuridis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Akibat Sakit Berkepanjangan Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (studi Putusan Ma Nomor 865

Kompensasi kemudian diisi ulang dalam bentuk rumah pengganti, serta pesangon 15% atau uang tunai untuk perawatan dan pemeliharaan, dikalikan 15% dikalikan gaji 28 bulan. Akibatnya, total gaji adalah 32,2 bulan.

“Tapi itu berlaku untuk orang yang sudah bekerja selama 24 tahun. Jadi total pesangon adalah 32,2 bulan gaji, dan tidak semua orang mendapatkannya,” tambah Timboel.

Sementara itu, dengan ketentuan tertentu dalam undang-undang ketenagakerjaan yang diubah dan dihapus, Timboel memperkirakan pesangon maksimum yang bisa dia bawa pulang hanya 25 bulan upah. Meski begitu, sebagian dibiayai oleh negara.

Di sini, majikan harus membayar pesangon hingga 19 kali gaji. Sedangkan sisa gaji 6 bulan ditanggung oleh pemerintah.

Uu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Psak24 1

Manfaat redundansi pemerintah diberikan melalui program Perlindungan Pengangguran (JKP). Program ini dipimpin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Timboel melanjutkan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah uang tunai yang diberikan kepada korban PHK dalam skema JKP itu dihitung sesuai aturan sebelumnya. Misalnya, A berhak atas uang pesangon selama 25 bulan.

Artinya A mendapat 19 bulan pesangon dari perusahaan dan 6 bulan gaji dari pemerintah. Jika gaji A Rp 4,5 juta per bulan, berarti pemerintah harus membayar Rp 27 juta.

“Kalau gajinya 4,5 juta rupiah, kalau PHK ditangani skema JKP, perhitungannya sama dengan 4,5 juta rupiah? Belum tentu, percayalah,” kata Timboel.

Airlangga: Dalam Uu Cipta Kerja, Korban Phk Akibat Covid 19 Bakal Dapat Uang Tunai

Sementara itu, Mila Sumirat, presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), khawatir pekerja nantinya harus membayar biaya untuk dapat menerima pensiun dari skema JKP. Jika ya, maka beban kerja otomatis akan bertambah.

“Kami tidak membayar tambahan pesangon BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak yakin kalau pekerja tidak harus iuran, pemerintah dapat uang dari mana?” kata Mila.

Mirah mengaku tidak yakin apakah pemerintah akan terus membayar kompensasi pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, jumlahnya yang tidak sedikit akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengacu pada Omnibus Act Cipta Lapangan Kerja, JKP dibiayai dengan modal awal dari pemerintah, restrukturisasi iuran skema jaminan sosial dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Soal Uu Cipta Kerja, Ini Jaminan Pemerintah Pada Korban Phk

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan, modal awal skema JKP ditetapkan sebesar Rp 6 triliun. Pendanaannya berasal dari APBN.

Ada mengatakan JKP akan menguntungkan korban PHK. Sebab, pemerintah memberikan pelatihan gratis untuk meningkatkan keterampilan mereka yang terkena PHK.

Selain itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi korban PHK untuk ditempatkan di pasar kerja atau pekerjaan yang ditugaskan. Artinya, ada kemungkinan bagi korban yang dipecat untuk mencari pekerjaan lain.

“Ketika orang di-PHK, yang mereka butuhkan adalah akses ke pasar tenaga kerja yang dikelola pemerintah sehingga ketika mereka di-PHK, mudah mencari pekerjaan baru,” jelas Ada.

Bisakah Karyawan Mangkir 5 Hari Berturut Turut Di Phk

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fisla Faisal mengingatkan pemerintah untuk mewajibkan pekerja membayar skema JKP. Jika tidak, maka keuangan BPJS Ketenagakerjaan bisa terancam.

Menurutnya, pegawai harus memberikan iuran dalam skema JKP secara bertahap. Misalnya, negara hanya membayar untuk beberapa tahun. pos

Uu cipta kerja ketenagakerjaan, phk di uu cipta kerja, pesangon phk uu cipta kerja, uu cipta kerja tentang phk, phk uu cipta kerja, pendirian pt menurut uu cipta kerja, cara menghitung pesangon phk 2020 uu cipta kerja, ketentuan phk uu cipta kerja, aturan phk uu cipta kerja, uu cipta kerja 2020, pt perseorangan uu cipta kerja, pesangon phk menurut uu cipta kerja

Leave a Comment