Uang Pesangon Pensiun Uu Cipta Kerja

Uang Pesangon Pensiun Uu Cipta Kerja – Besaran tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan dalam penciptaan lapangan kerja LLC umumnya lebih rendah dari ketentuan Undang-Undang Nomor 100. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Uang pesangon terdiri dari tiga bagian, yaitu gaji, uang jasa, dan santunan hak.

Uang pesangon dibayarkan secara berkala berdasarkan masa kerja, dengan jumlah maksimum 9 kali gaji mereka yang telah bekerja selama 8 tahun atau lebih. Penghargaan masa kerja didasarkan pada masa kerja dan bagi mereka yang telah bekerja lebih dari 24 tahun, diberikan maksimal 10 kali gaji. Kompensasi untuk kelayakan dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah 15 persen, dan tidak ada angka seperti itu dalam RPP.

Uang Pesangon Pensiun Uu Cipta Kerja

Dalam RHP, pesangon berkisar 0,5-2 kali gaji, tetapi yang paling banyak diberhentikan adalah yang menerima 0,5 kali gaji. Uang pesangon, yang dua kali gaji, dibayarkan hanya kepada pekerja yang menjadi sakit permanen atau cacat akibat kecelakaan industri, dan pekerja meninggal. Juga dipertimbangkan untuk mengurangi bonus uang dari 2 kali menjadi 1 kali untuk karyawan yang sakit atau cacat.

Pajak Pesangon, Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Diterima Sekaligus

Dibandingkan dengan undang-undang ketenagakerjaan, besaran pesangon sekitar 1-2 kali, tetapi pesangon dua kali lipat jumlah. Selain itu, gaji pensiunan juga diturunkan dari dua kali menjadi 1,75 kali.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) jelas merugikan karyawan. Akunnya adalah sebagai berikut. Seseorang, misalnya, pensiun setelah bekerja selama 15 tahun dengan gaji Rp 5 juta per bulan. Menurut aturan lama, ia menerima kompensasi sebesar 18 kali gaji ditambah uang bonus sebesar 6 kali gaji dan 15 persen hak. Total, dia akan mendapatkan Rp 138 juta.

Menurut ketentuan RHP, ia akan diberikan bonus sebesar 15,75 kali gajinya. Taruhan, nilai tukarnya sama, yaitu 15 persen. Dengan demikian, pekerja tersebut akan menerima uang pesangon sebesar Rp 125,1 juta. Ada selisih Rp 12,9 juta atau setara 2,6 kali gajinya. Perbedaan ini meningkat seiring dengan kenaikan upah.

Bukan tanpa alasan banyak serikat pekerja yang menolak aturan baru dalam RPP tersebut.Sekjen Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan, RPP tersebut belum definitif tentang kontrak waktu tetap, outsourcing, waktu kerja dan waktu istirahat, dan penangguhan upah kerja 25. Ilustrasi.(CNN Indonesia/Duta Besar Makki).

Mudah, Inilah Cara Perhitungan Pensiun Dini Karyawan Swasta!

Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) terus memicu perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya pekerja. Salah satu hal yang menarik perhatian para pekerja adalah pemberian tunjangan bagi mereka yang diberhentikan.

Pasalnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan, dalam omnibus law penciptaan lapangan kerja, besaran tunjangan dikurangi maksimal dari 32 bulan gaji menjadi hanya 25 bulan gaji. Pasalnya, pemerintah menghapus sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mengacu pada rancangan omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja, salah satu poin perubahan dalam undang-undang tersebut adalah pasal 156 ayat 4. Pemerintah akan menghapus poin dari kompensasi hak yang akan diterima ketika pindah tempat tinggal, serta pengobatan yang ditentukan dan Kekhawatiran . Sebesar 15 persen uang pesangon dan/atau uang bonus masa kerja bagi yang memenuhi persyaratan.

Tidak hanya itu. Pemerintah juga menangguhkan pasal 163 dan 164 undang-undang ketenagakerjaan. Padahal, ayat 2 Pasal 163 menyatakan bahwa jika perusahaan dibubarkan karena perubahan status, penggabungan atau peleburan pekerjaan (PHK), tetapi pengusaha tidak mau menerima pekerja di perusahaannya, pekerja dapat menerima dua kali lipat upah. mendapatkan gaji.

Cara Menghitung Pesangon Saat Terkena Phk

Kemudian, ayat 3 pasal 164 menyatakan bahwa majikan dapat diberhentikan jika perusahaan tidak tutup karena kerugian selama dua tahun berturut-turut atau karena keadaan terpaksa, dengan ketentuan pekerja berhak menggandakan jumlah uang pesangon.

“Poin 4 Pasal 156 diganti, tidak ada hak substitusi 15 persen. Pasal 163 dan Pasal 164 dihapus. Uang pesangon dikurangi,” kata Timboel.

Ia menjelaskan, biaya pembayaran upah ditambah uang bonus dan uang kompensasi dalam UU Ketenagakerjaan sudah mencapai maksimal 32,2 bulan gaji. Misalnya, seseorang yang telah bekerja selama 8 tahun atau lebih diberhentikan, yang berarti ia berhak atas 9 bulan pesangon.

Omong-omong, A dipecat karena perusahaannya merger dan manajemen tidak bisa lagi mempekerjakannya. Dalam hal ini, “A” berhak dua kali lipat dari jumlah total pemecatannya, yaitu dari gaji 9×2 hingga 18 bulan.

Hoax Omnibus Law

Kemudian, 10 bulan gaji, yaitu 18 bulan ditambah 10 bulan gaji, akan ditambahkan ke imbalan uang bagi pekerja yang telah bekerja selama 24 tahun atau lebih, sehingga totalnya menjadi 28 bulan.

Kemudian, santunan berupa penggantian tempat tinggal, serta pengobatan dan perawatan ditambahkan sebesar 15 persen dari pensiun atau bonus, yaitu 15 persen dikalikan dengan gaji 28 bulan. Alhasil, total pekerjaan mencapai 32,2 bulan.

“Tapi ini untuk mereka yang sudah bekerja 24 tahun. Jadi total pesangonnya 32,2 bulan gaji, tidak semua orang dapat,” tambah Timbol.

Sementara itu, Timbael menghitung dengan memperbaiki dan menghapus sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan, bahwa maksimal gaji yang bisa dibawa pulang hanya 25 bulan gaji. Dalam hal ini, sebagian akan diberikan oleh negara.

Uu No 13 Tahun 2003 Tentang Pesangon

Di sini, majikan hanya diwajibkan membayar maksimal 19 kali gaji. Saat ini, sisa gaji 6 bulan ada di pemerintah.

Pembayaran pesangon diberikan oleh pemerintah melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini berada di bawah tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.

Persoalannya, lanjut Timboel, apakah uang yang diberikan kepada korban penyangkalan program JKP itu dianggap sesuai aturan sebelumnya. Misalnya, A berhak meninggalkan pekerjaannya selama 25 bulan.

Artinya, ia menerima gaji 19 bulan dari perusahaan dan 6 bulan dari kota. Jika gaji A Rp 4,5 juta per bulan, berarti pemerintah wajib membayar Rp 27 juta.

Pesangon Adalah: Syarat Dan Cara Hitung Uang Pesangon

“Kalau gajinya Rp 4,5 juta, saat penyangkalan ditangani oleh program JKP, penyelesaiannya sama dengan Rp 4,5 juta? Percayalah,” kata Timbol.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPECT), Mira Sumirat, khawatir pekerja nantinya harus membayar iuran untuk menerima pensiun dari program JKP. Jika demikian halnya, keabsahan budaya secara otomatis akan meningkat.

“Kami tidak membayar biaya tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak yakin pekerja tidak harus dibayar, dari mana pemerintah mendapatkan uang?” kata Mira.

Meera mengaku tidak yakin apakah pemerintah akan tetap membayar gaji di BPJS Ketenagakerjaan. Karena jumlahnya yang tidak sedikit dan bisa menahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BSBN).

Uu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Psak24 1

Mengacu pada RUU Cipta Kerja Omnibus, sumber pendanaan JKP berasal dari modal awal pemerintah, reinvestasi iuran program jaminan sosial dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengungkapkan, modal awal program JKP ditetapkan sebesar Rp6 triliun. Dananya diambil dari APBN.

Ida mengatakan JKP akan menguntungkan para korban PHK. Karena ada pelatihan gratis yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang terkena dampak pemotongan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan akses pekerjaan atau redistribusi pekerjaan kepada korban PHK. Artinya, korban penyangkalan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Rumus Hitung Uang Pesangon & Penghargaan Masa Kerja

“Ketika orang di-PHK, yang mereka butuhkan adalah akses ke pekerjaan yang dikelola pemerintah sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan baru ketika mereka di-PHK,” kata Ida.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fitra Faisal mengingatkan pemerintah untuk mewajibkan pekerja membayar iuran program JKP. Jika tidak, keuangan BPJS Ketenagakerjaan bisa terancam.

Menurutnya, harus ada tahapan bagi pekerja untuk membayar iuran program JCP. Misalnya, pemerintah hanya membayar untuk beberapa tahun. Setelah itu, pada tahun tertentu, pekerja harus membayar biaya CM.

“Perlu juga diputuskan sektor mana yang harus membayar, ada juga subsidi antar sektor, jelas ketika ada kontribusi, uang bisa digunakan untuk mengedarkan dan menarik uang.

Bagaimana Perhitungan Pesangon Pensiun Terbaru 2022

Secara umum, Fitra tidak memungkiri bahwa aturan pembayaran upah sangat bermanfaat bagi pengusaha. Pasalnya, pengusaha kini harus membayar upah maksimal 19 bulan, turun dari sebelumnya 32 bulan.

Saat ini, gaji 6 bulan melalui program JKP akan ditanggung pemerintah. Meski menguntungkan pengusaha, Fitra meyakini skema pembayaran baru ini juga akan memberikan manfaat bagi pekerja yang di-PHK.

“Situasi gajinya paling mahal di Indonesia. Dalam peraturan baru, gajinya dikurangi dari 32 bulan menjadi 25 bulan, tetapi ada kompensasi lain dari JKP. Dijamin akan didistribusikan ke tempat lain. Dari Pekerjaan, “ucap Fitri. .

Toh, sampai saat ini baru segelintir perusahaan yang membayar karyawannya dengan pesangon 32 bulan. Peluang industri di Indonesia sangat terbatas.

Klaster Ketenagakerjaan Uu Cipta Kerja

Jadi, ketika ditanya apakah pengurangan gaji yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja akan mendorong perusahaan melakukan lebih banyak PHK selama pandemi COVID-19, Fitra mengatakan belum tentu demikian.

Faktanya, banyak perusahaan yang tertekan secara finansial selama era COVID-19. Akibatnya, mereka harus efisien setiap bulan untuk mengurangi biaya operasional.

Salah satu cara termudah untuk mengurangi biaya operasional adalah dengan memberhentikan atau mengurangi karyawan. Dengan cara ini, jumlah gaji yang dibayarkan akan berkurang.

“Tapi itu belum tentu (banyak) dipotong, karena perusahaan mahal untuk mengeluarkan uang lebih banyak, meskipun upah yang harus dibayar sudah dikurangi dari, misalnya, gaji 32 bulan menjadi 25 bulan, tetapi masih mahal. “jelas Fitri.

Kominfo Ungkap Hoax Dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja

Sementara itu, Peter Abdullah, Ekonom Perbanas Institute, menilai pengurangan besaran subsidi tidak terlalu besar. Pasalnya, banyak perusahaan yang tidak bisa membayar uang pesangon hingga 32 bulan.

Hal ini, lanjutnya, benar-benar membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Jika investor takut, pertumbuhan lapangan kerja akan sulit.

“Jadi kenapa janji-janji besar (membayar buruh lebih banyak) tapi (pemerintah) tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Jangan khawatir mendapat pesangon, nanti tidak ada pekerjaan,” pungkas Peter. Upah kini resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja paruh waktu tertentu, outsourcing, waktu.

Perhitungan pensiun uu cipta kerja, hitungan pesangon uu cipta kerja, perhitungan pesangon uu cipta kerja, cara perhitungan pesangon menurut uu cipta kerja, pesangon pensiun uu cipta kerja, pesangon mengundurkan diri uu cipta kerja, perhitungan pesangon sesuai uu cipta kerja, uu cipta kerja tentang pesangon, ketentuan pesangon dalam uu cipta kerja, perhitungan pesangon menurut uu cipta kerja, uu pesangon cipta kerja, perhitungan pesangon pensiun uu cipta kerja

Leave a Comment