Uu No 17 Th 2003 – Penafian: Podcast dan grafik yang disertakan pada halaman ini berasal dari Reisaanggri, yang merupakan milik pemiliknya dan tidak berafiliasi dengan atau didukung oleh Listen Notes, Inc.
Anda dapat menggunakan situs web kami untuk mencari 2.927.429 podcast dan 144.589.888 episode untuk orang, tempat, atau topik. Dengarkan panduan cepat situs web Notes
Uu No 17 Th 2003
Jika Anda seorang podcaster, cara terbaik untuk mengelola podcast Listen Notes Anda adalah dengan mengklaim halaman podcast Listen Notes Anda. Ini adalah cara gratis yang bagus untuk melibatkan komunitas podcast dan meningkatkan visibilitas podcast Anda.
Undang Undang Ri No 13 Tahun 2003 & Peraturan Pemerintah Ri Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Jika Anda membagikan halaman Listen Notes dan @ mention di Twitter, akun Twitter resmi kami akan di-retweet untuk mempromosikan acara Anda kepada penggemar kami.
Podcast API terbaik untuk mencari semua podcast dan episode. Dipercaya oleh lebih dari 4.500 perusahaan dan pengembang. Coba Podcast API
Berapa Skor Audiens? Listen Score (LS) adalah metrik yang menunjukkan perkiraan popularitas podcast ini dibandingkan dengan podcast publik berbasis RSS lainnya di dunia dalam skala 0 hingga 100. Semakin tinggi, semakin populer. Dihitung dari data pihak pertama dan ketiga. Diperbarui setiap bulan.
Apa peringkat globalnya? Podcast ini adalah salah satu acara paling populer dari 2.927.429 podcast secara global, diberi peringkat berdasarkan skor mendengarkan (perkiraan skor popularitas). ) Pelajari selengkapnya Ungah Memuat … Pengaturan Pengguna tutup menu Selamat datang oleh Scribd! Unggah Bahasa () Scribd Perks Baca tanpa kering Pertanyaan Umum dan dukungan Masuk
Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Lewati Carousel Karusel Sebelumnya Karusel Berikutnya Apa itu Scribd? eBook Buku audio Majalah Podcast Lembar Musik Dokumen (dipilih) Snapshots Jelajahi eBook KategoriTerlaris Pilihan Editor Semua eBook Fiksi Kontemporer Fiksi Sastra Agama & Spiritualitas Perbaikan Diri Pengembangan Diri Rumah & Taman Pertamanjan Fikanansi Misteri & Fantasia Ilmu Gaib & Supranatural Romansa Fiksi Sejarah Sains & Matematika Sejarah Bantuan Belajar & Persiapan Tes Bisnis Kecil & Pengusaha Semua kategori Jelajahi Buku audio KategoriTerlaris Pilihan Editor Semua buku audio Fiksi Misteri, Kesantemporitu Kesantemporeriuan & Kejanormai Muda Muda & Kejanormai Supranatural Mysteries & Keseruan Fiksi Ilmiah & Fantasi Fiksi Ilmiah Dystopia Karier & pertumbuhan Karier Kepemimpinan Biographers & Memoar Petualang & Penjelajahan Sejarah Agama & Spiritualitas Inspiratif majala Zaman & Spiritualitas Baru Semua kategori Jelajahi Majilih Beralah Kategori Bisnis Berita Hiburan Politik Berita Teknologi Pengelolaan Keuangan & Uang Keuangan Pribadi Karier & Pengembangan Bisnis Perencanaan Strategi Olahraga & Rekreasi Hewan peliharaan Game & Aktivitas Veo Kesehatan Latianas & Kebugarama Makakan & Podrakan & kebugarama Jeju Kesehatan Latianas & kebugan Spiritualitas Berita Hiburan Fiksi Mysteries, Keseruan & Serangan Serangan Sejati Sejarah Politik Ilmu Sosial Semua kategori AliranKlasik Negara Rakyat Jazz dan Blues Film dan musik Pop & Rock Agama & Berita Standar InstrumenAlat music tiup, Bass danik Drum & Perkusi Gitarat Piano Alat musik dawai Vokal Alat musik tiup dari kayu pemmula Menengah Lanjutan Jelajahi Dokumen Kategori Dokumen akademik Model bisnis Dokumen Yudisial Semua dokumen Olahraga & Rekreasi Latihan Binaraga & Beban Tinju Seni Bela Diri Agekama & Spiritualitas Ritual Buddha Seni Musik Pertunjukan Kesehatan Tubuh, Pikiran dan Roh Penurunan Berat Badan Perbaikan Diri Teknologi & Rekayasa Politik Ilmu Politik Semua kategori
Bab 1 terdiri dari pasal 1 sampai pasal 5 tentang ketentun umum. Pasal 1 dan pasal 2 berisi tentangpenjelasan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan keuangan. Pasal 3 berisi cara pengelolaankeuangan ditolak, pertanggung jawaban APB dan APB !, dan cara penggunaan surplus penerimaan ditolak. Pasal “berisi tentang masa berlakunya ta # un anggaran.! An pasal 5 berisi tentang penggunaanrupia # sebagai satuan #itung di dala APB dan APB! Dan jika menggunakan mata uang lain #arus sesuaengan ketentuan $$ dari% entri & euiri 2 bab dari ‘sampai pasal 1 (tentang kekuasaan pengelolaan keuangannegara. Pasal’ berisi tentang tugas menteri, pimpinan lembaga-lembaga) menteri penguna anggaran dan pemerintan daera # yang diberi wewenang untuk manguang pengelara yangan keuang * berisi penyusunan APB dan APB! untuk mencapai tujuan negara . Pasal + berisi tentang tugas menteri keuangan. Pasal berisi tentang tugas lembaga) menteri yang menggunakan anggaran. Pasal 1 (berisi kekuasaan dan temang keuangan #. 3 terdiri dari pasal 11 sampai pasal 15 tentang penyusunan dan penetapan APB.Pasal 11 berisitentang pengelolaan negara yang diwujudkan dengan APB, instrument n pe ndiri APB dan belanja ditolak. Pasal 12 berisi tentang penyusunan APB dan APB, sumber biaya untuk deisit, penggunaan anggaran surplus #arus meminta izin kepada! P. Pasal 13 berisi tentangpokok-pokok kebijakan iskal, pemba # asan kerangkan ekonomi makro besama! P, pemba # san ekonomiumum besama! P yang bersumber dari pokok-pokok kebijakan iskal dan kerangyka berangkan ekonomi makro besama! P, pemba # san ekonomiumum besama! berdasarkan prestasi kerja yang desertai dengan prakiraan belanja yang disampaikan kepada! berisi tentang perwujudan pengelolaan yang diwujudkan dengan APB!, instrumen pendiri APB! dan belanjanega Pasal 1 * berisi tentang penyusunan APB! yang berpedoman pada rencana kerjapemerinta # daera # , sumber-sumber biaya suruna untuk ananggan # menutggan # daera #, sumber-sumber biayaplus suruna dengan an perda tentang APB !. Pasal 1+ berisi tentang penyampaiaan kebijakan ehm APB! yangsejalan dengan rencana kerja pemerinta # daera # yang diajukan ole # pemerinta # daera # kepada! P! jikasuda # berdasarkani maka pemerinta #daera #bersama! memba # datang prioritas dan platform anggaran yangakan dijadikan acuan setiap satuan kerja perangkat daera #. Pasal 1 berisi tentang penyusunan APB! berdasarkan prestasi kerja yang desertai dengan prakiraan belanja yang disampaikan kepada! yangkemudian disamapaikan kepada pejabat pengelola keuangan daera#. Pasal 2 (berisi tentang pengajuan $$ APB! Yang dilengkapi dengan penjelasan dan dokumen yang disera # kan kepada! P !,! P! Dapatmeruba # penerimaan maupun kontes dalam $$ APB! Dan $$ APB! Tak disetujui ole #!P!maka menggunakan APB!ta # sebelumnya.Bab 5 terdiri dari pasal 21 sampai pasal 23 tentang #ubungan keuangan antara pemerinta #pusatdan bank sentral, pemerinta #daera #, pemerinta # sebagai swasta serta pemerinta #) . Pasal 21 berisi antara pemerinta #pusat dan bank setral dalam penetapan dan pelasanaan kebijakan iskal dan
Money Pasal 22 berisi tentang pengaloksian dana perimbangan kepada pemerinta # daera # yang sesuaengan $$ perimbangan keuangan pusat dan daera #, pemerinta # ber # ak untuk meberika kredit) # iba # kepada pemerinta # daeraangali # atau set ! P maupun!P !. Pasal 23 berisitentang #ak pemerinta # pusat untuk memeberikan atau menerima pajan) # iba # dari pemerinta #) lembaga asing, kredit tersebut dapat diberika kepada pemerinta # daera #. Bab ‘terdiri dari pasal 2 “sampai pasal 25 tentang #ubungan keuangan antara pemerinta # danperusa # aannegara, perusa # aan daera #, perusa # aan swasta serta badan pengelola dana masyarakat. Pasal2” berisi tentang #ak pemerinta # untuk aan daera memeri ) # iba #) penyertaan modaldari Persia # aannegara) daera # yang tela # ditetapka dalam APB) APB !, pembinaan dan pengawasan yangdilakukan oel # menteri keuangan, gubernur, bupati) walikota kepada perusa # aannemerkara #) da pusat) daera # untuk menjual ) pri / atisasi perusa # aan nedara) daera # setela # mendapatkanpersetujuan dari! P)!P! dan pemerinta #pusat memilikiwewengang untuk menyelamatkan perekonomiannegara dalam keadan tertentu setela # mendapatkan persetujuan! Pasal 25 berisi tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan ole # menteri keuangan, gubernur, bupati) walikotakepada badan pengelola dana masyarakay yang mendapat asilitas dari pemerinta #. Bab * terdiri dari pasal 2 ‘sampai pasal 2 tentang pelaksanaan APB dan APB !. Pasal 2 ‘berisitentang keputusan presen yang menjadi landasan pelaksanaan APB dan keputusan gubernur) bupati) walikota yang menjadi landasan pelaksanaan APB !. Pasal 2 * berisi tentang penyusunan laporan realisasi semester pertama APB dan prognosis untuk ‘bulan selajutnya kemudian disampikankepada! melakukan penyesuaian APBinber dan pemerinta # ak untuk melakukan kontes yang tak ada dalam anggaran jika terjadi keadaan darurat dan mengajukan peruba # an APB untuk mendapatkanpersetujuan dari! Passal 2+ berisi tentang berisi tentang penyusunan laporan semester pertama APB! dan prognosis untuk ‘bulan selajutnya kemudian disampikan kepada! P !, perkembangan) peruba # suatu keadaan yang tidak sesuai dengan APB! maka pemerinta # daera # dan!P!melakukan penyesuaian APB! dan pemerinta # daera # ber # ak untuk melakukan kontes yang tak ada dalam anggaran jika terjadi keadaan darurat dan mengajukan peruba # an APB! untuk mendapatkan persetujuan dari!P !. Pasal 2 berisi tentang ketentuan pengelolaan keuangannegadalam pelasanaan APB dan APB! yang ditetapkan ole # perbenda # araannegara.Bab + terdiri dari pasal 3 (sampai pasal 33 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB dan APB !. Pasal 3 (berisi tentang penyampaian laporan keuangan ole # presen kepksole by BPpada! , laporan keuangan terdiri dari dari Laporan realisasi APB, neraca, laporan laporan kas, laporan laporan keuangan dan laporan keuangan perusa # aan pemerinta # dan badan # diperiksa ole # BP &, laporan keuangan realisasi APB , catatan atas laporan keuangan dan laporan keuangan perusa # aan pemerinta # daera # .Pasal 32 berisi tentang cara penyajian laporan keauangan sesuai standar akuntansi pemerinta # an yang disusun ole # komite standard independent yang tela # mangimbari bertanya dandanya 33 $$ dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannegara .baby
Uu no 21 th 2007, uu no 20 th 2003, uu no 4 th 2014, uu no 17 2003, uu no 8 th 1999, uu no 13 th 2003, uu no 35 th 2009, uu no 17 thn 2003, uu no 1 th 1974, uu no 12 th 2011, uu sisdiknas no 20 th 2003, uu no 22 th 2009
