Uu Tenaga Kerja Tentang Phk Terbaru – Pemerintah dan DPR telah mengurangi jumlah pesangon bagi pekerja yang diberhentikan dalam UU Penciptaan Lapangan Kerja dari 32 menjadi hanya 25 upah. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Sapphire Makki).
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) terus menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya di kalangan pekerja. Salah satu isu yang menarik perhatian para buruh adalah pesangon bagi korban PHK.
Uu Tenaga Kerja Tentang Phk Terbaru
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan, pesangon maksimum dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja omnibus telah dikurangi dari 32 upah bulanan menjadi hanya 25 upah bulanan. Pasalnya, pemerintah menghapus sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Total Pekerja Dirumahkan Dan Kena Phk Nyaris 2 Juta Orang
Mengacu pada rancangan omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja, salah satu poin yang diubah dalam undang-undang tersebut adalah pasal 156 nomor 4. Pemerintah menghapus hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi hak yang akan diperoleh dari perumahan pengganti dan pengobatan dan perawatan yang merupakan ditentukan sebesar 15 persen dari uang pesangon dan/atau uang bonus hari jadi bagi mereka yang memenuhi syarat.
Tak hanya itu, pemerintah juga menghapus pasal 163 dan 164 UU Ketenagakerjaan. Padahal, Pasal 163 (2) menyatakan bahwa jika perusahaan memutuskan hubungan kerja (PHK) karena perubahan status, penggabungan atau peleburan, tetapi kontraktor tidak mau menerima pekerja di perusahaannya, pekerja dapat menerima pesangon ganda.
Selanjutnya, Pasal 164(3) menjelaskan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila usahanya tidak ditutup karena kerugian selama dua tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa, dengan ketentuan bahwa pekerja berhak atas uang pesangon dua kali lipat dari yang seharusnya diterimanya.
“Poin Pasal 156 ayat 4 diubah, tidak ada hak ganti rugi 15 persen. Pasal 163 dan Pasal 164 dihapus. Uang pesangon dikurangi,” kata Timboel
Saya Di Phk Tanpa Pesangon, Bisakah Saya Pidanakan Pengusaha?
Dijelaskannya, nilai pesangon plus bonus dan pembayaran ganti rugi dalam UU Ketenagakerjaan mencapai maksimal 32,2 upah bulanan. Sebagai ilustrasi, jika A yang telah bekerja selama 8 tahun atau lebih, diberhentikan, ia berhak atas uang pesangon 9 bulan.
Kebetulan, A diberhentikan karena perusahaan sedang dalam proses penggabungan dan manajemen tidak bisa lagi menerimanya untuk bekerja. Dalam hal ini, A berhak menggandakan total uang pesangon yang diterimanya, yaitu 9×2 menjadi gaji 18 bulan.
Kemudian 10 upah bulanan ditambahkan ke uang bonus untuk karyawan yang telah bekerja selama 24 tahun atau lebih, yaitu 18 upah bulanan ditambah 10 upah bulanan, yaitu total 28 upah bulanan.
Selain itu, ada pembayaran santunan berupa akomodasi pengganti serta pengobatan dan perawatan yang besarnya 15 persen dari uang pesangon atau bonus, yaitu 15 persen dikalikan dengan gaji 28 bulan. Alhasil, totalnya mencapai 32,2 gaji bulanan.
Keren! Karyawan Giant Yang Kena Phk Dapat Pesangon Di Atas Ketentuan Uu Cipta Kerja, Berapa?
“Tapi itu berlaku untuk mereka yang bekerja selama 24 tahun. Jadi total uang pesangon adalah 32,2 upah bulanan, tidak semua orang mendapatkannya, tambah Timboel.
Sementara itu, dengan mengubah dan menghapus sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan, Timboel menghitung maksimal pesangon yang bisa dibawa pulang hanya 25 bulan gaji. Itupun sebagian ditanggung oleh negara.
Majikan hanya diwajibkan membayar pesangon sebesar 19 kali gaji. Sedangkan gaji 6 bulan sisanya menjadi tanggungan negara.
Uang pesangon dari pihak berwenang diberikan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penanggung jawab program ini adalah BPJS Ketenagakerjaan.
Infografis: Disahkan, Ini 6 Pasal Kontroversial Uu Cipta Kerja
Pertanyaannya, lanjut Timboel, apakah uang yang diberikan kepada korban PHK dari program JKP itu dihitung dengan cara yang sama seperti aturan sebelumnya. Contoh: A berhak atas uang pesangon 25 bulan.
Artinya A menerima pesangon 19 bulan dari perusahaan dan 6 bulan gaji dari negara. Jika gaji A Rp 4,5 juta per bulan, berarti negara wajib membayar Rp 27 juta.
“Kalau gajinya Rp 4,5 juta saat PHK ditanggung program JKP, apakah perhitungannya sama dengan Rp 4,5 juta? Belum tentu, percayalah,” kata Timboel.
Sementara itu, Presiden Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat khawatir pekerja harus membayar iuran nanti untuk menerima pensiun dari skema JKP. Jika ini masalahnya, beban kerja secara otomatis meningkat.
Di Phk Karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya
“Kami tidak membayar tambahan remunerasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak yakin jika pekerja tidak harus membayar iuran, dari mana pemerintah mendapatkan uang?” kata Mira.
Mirah mengaku tidak yakin apakah pemerintah akan tetap membayar uang pesangon pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Karena jumlahnya tidak sedikit dan dapat menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengacu pada rancangan omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja, sumber pendanaan JKP berasal dari modal awal pemerintah, komposisi ulang iuran jaminan sosial dan/atau modal kerja BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengumumkan bahwa modal awal program JKP ditetapkan sebesar Rp 6 triliun. Dananya berasal dari APBN.
Prosedur Resign Sesuai Standar
Ida menjelaskan, JKP akan memberikan manfaat bagi korban PHK. Karena ada kursus pelatihan gratis yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang terkena PHK.
Selain itu, pihak berwenang juga menawarkan akses penempatan atau distribusi pekerjaan kepada korban pemutusan hubungan kerja. Ini berarti bahwa orang yang diberhentikan memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan lain.
“Ketika orang di-PHK, mereka membutuhkan akses ke agen tenaga kerja negara sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan pekerjaan baru setelah diberhentikan,” jelas Ida.
Sementara itu, Fithra Faisal, Ekonom Universitas Indonesia (UI), mengingatkan pemerintah untuk mewajibkan pekerja membayar iuran dalam skema JKP. Jika tidak, keuangan BPJS Ketenagakerjaan bisa terancam.
Pemutusan Hubungan Kerja (phk) Di Era Pandemi Perspektif Hukum: Tak Mudah Perusahaan Lakukan Phk!
Menurut dia, harus ada tahapan dalam membayar iuran pada program JKP. Misalnya, negara hanya membayar untuk beberapa tahun. Karyawan kemudian harus mulai membayar iuran JKP pada tahun tertentu.
“Harus diputuskan juga sektor mana yang akan membayar, ada juga subsidi antar sektor. Yang jelas kalau ada kontribusi dananya bisa digunakan untuk bergilir dan mendapatkan
Secara keseluruhan, Fitra tidak memungkiri bahwa skema pesangon sangat menguntungkan pengusaha. Bagi pengusaha, hanya pesangon yang harus dibayarkan maksimal 19 upah bulanan, sebelumnya 32 upah bulanan.
Sementara gaji 6 bulan ditanggung negara dengan skema JKP. Meski menguntungkan pengusaha, Fitra meyakini skema pesangon yang baru juga akan menguntungkan mereka yang diberhentikan.
Analisis Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia
Uang pesangon di Indonesia paling mahal. Dalam peraturan baru itu dikurangi dari 32 upah bulanan menjadi 25 upah bulanan, tetapi ada kompensasi lain dari JKP. Itu jaminan akan didistribusikan ke tempat kerja lain, kata Fitra.
Selain itu, hanya sedikit perusahaan yang sejauh ini mampu membayar pesangon sebesar 32 bulan gaji kepada karyawannya. Kapasitas industri di Indonesia cukup terbatas.
Ditanya apakah pengurangan jumlah pesangon yang harus dibayarkan pengusaha akan mendorong perusahaan melakukan lebih banyak PHK selama pandemi COVID-19, Fitra mengatakan belum tentu demikian.
Faktanya, banyak perusahaan yang kesulitan keuangan di tengah COVID-19. Akibatnya, mereka harus bekerja lebih efisien setiap bulan untuk mengurangi biaya operasional.
Waspada Phk, Kenali Hakmu Jangan Mau Di Tipu Daya
Salah satu cara termudah untuk menekan biaya operasional adalah dengan memberhentikan atau memberhentikan karyawan. Dengan cara ini, gaji yang harus dibayarkan berkurang.
“Tapi tidak perlu harus (banyak) PHK, karena perusahaan harus mengeluarkan uang lebih, walaupun pesangon yang harus dibayarkan sudah turun dari, misalnya, gaji 32 bulan menjadi gaji 25 bulan, itu masih mahal” , jelasnya kepada Fitra.
Ekonom Perbanas Institute, Piter Abdullah, tidak melihat pemotongan pesangon sebagai masalah besar. Karena banyak perusahaan yang tidak mampu membayar pesangon hingga upah 32 bulan.
Hal ini, lanjutnya, justru membuat investor takut berinvestasi di Indonesia. Jika investor takut, akan sulit untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja.
Bermasalah Terkait Pekerjaan Karena Pandemi Covid 19?
“Jadi buat apa (pekerja) janji besar dapat pesangon banyak, tapi (pemerintah) tidak bisa menciptakan lapangan kerja? 41.000 kasus monkeypox di seluruh dunia | Hendra/Ahsan mencapai final Kejuaraan Dunia BWF 2022 | AS laporkan 80.000 Covid – 19 kasus per minggu pada anak-anak
Jakarta, – DPR menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna, Senin (10/5/2020). Undang-undang Penciptaan Pekerjaan dirancang menurut metode berikut:
, tenaga kerja asing (TKA), pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jam kerja baru diatur dalam UU Cipta Kerja.
Demonstrasi buruh berlangsung di depan gedung parlemen. Hindari jalan-jalan ini. Demonstrasi buruh berlangsung di depan gedung parlemen. Hindari jalan-jalan ini
Phk Karyawan: Pengertian, Jenis, Contoh Surat & Perhitungan Pesangon
CK menurut undang-undang investasi di kawasan ekonomi khusus mencapai Rp 60 T. CK menurut undang-undang investasi di kawasan ekonomi khusus mencapai Rp 60 T
IHSG yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) minggu ini untuk periode 22-26 Agustus 2022, turun 0,52% menjadi 7.135.248 dari 7.172.434.
Spot gold turun 1,25% menjadi $1.736,49 per ounce, membukukan penurunan mingguan kedua berturut-turut.
Saham AS di Wall Street jatuh setelah pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole, AS.
Uu Ketenagakerjaan Tentang Merumahkan Pekerja
“Kalau soal anggaran subsidi BBM, kelas menengah dan masyarakat miskin sangat sedikit,” kata Sri Mulyani.
Menkominfo Johnny G Plate mengajak mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) untuk mengikuti program persiapan talenta digital.
Hendra/Ahsan Tidak Diprediksi Pergi ke BWF World Championship Finals 2022 Hendra/Ahsan Tidak Diprediksi Pergi ke BWF World Championship Finals 2022
HUBUNGI KAMI Berita One Plaza, lantai 11 Kav. 35-36, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 Telp: +62 21 2995 7500 Fax: +62 21 5277975 Kepemilikan Media Banyaknya kasus pemecatan baru-baru ini (PHK) menunjukkan betapa suramnya gambaran ketenagakerjaan saat ini. Banyaknya kasus PHK sepihak yang menimpa pekerja/buruh di berbagai pabrik dan perusahaan bukanlah main-main. Belum lama ini, kita dihebohkan dengan kasus PHK massal di PT Arnott’s Indonesia, perusahaan makanan ringan yang melakukan PHK sepihak dengan memaksa 300 pekerjanya mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan beralasan produksi turun, sehingga manajemen harus mengurangi jumlah karyawan. PHK ini berujung pada gerakan boikot produk-produk PT Arnott seperti Good Times, Nyam-Nyam, Tim-Tam dan Shapes melalui solidaritas dengan serikat pekerja. Tidak hanya itu, masalah PHK
Cara Menghitung Uang Pesangon Pegawai Phk Dan Pensiun
Uu tenaga kerja, uu phk terbaru, uu cipta kerja tentang phk, uu depnaker tentang phk, uu tenaga kerja terbaru, uu tenaga kerja tentang phk, uu tentang tenaga kerja, uu tenaga kerja omnibus law, uu tenaga kerja pesangon, peraturan tenaga kerja tentang phk, phk uu cipta kerja, uu ketenagakerjaan tentang phk
